Liputan6.com, Jakarta: Front Pembela Islam (FPI) di berbagai daerah masih menjadi pelaku tindakan intoleransi beragama tertinggi di Tanah Air. Demikian diungkapkan Direktur The Wahid Institute (WI) Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid dalam konferensi pers bertajuk "Laporan Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Toleransi 2010" di kantornya di Jakarta, Selasa (21/12).
"Dari data yang diperoleh WI ternyata Front Pembela Islam (FPI) di masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 24 tindakan atau 30 persen," ujar putri mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.
Sementara itu, berdasarkan lokasi, WI menemukan 133 kasus intoleransi beragama yang tersebar di 13 wilayah pemantauan. Sama seperti tahun lalu, Jawa Barat dan Banten menjadi daerah tertinggi tingkat intoleransinya.
"Jawa Barat dan Banten tertinggi dalam kasus intoleransi dengan 43 kasus atau 32 persen. Namun, perubahan peringkat terjadi dimana Jawa Timur naik ke posisi kedua menggantikan DKI Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ketiga," jelas wanita yang akrab disapa Yenny Wahid.
Menurut Yenny, ada sejumlah karakteristik tindakan intoleransi beragama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Di antaranya, pembatasan ibadah dan kebebasan berekspresi, ancaman kekerasan dan intimidasi, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Termasuk, pemaksaan dan pembatasan keyakinan, penyerangan fisik dan properti, pembatasan rumah ibadah, serta penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu.(CHR/ANS)
"Dari data yang diperoleh WI ternyata Front Pembela Islam (FPI) di masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 24 tindakan atau 30 persen," ujar putri mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.
Sementara itu, berdasarkan lokasi, WI menemukan 133 kasus intoleransi beragama yang tersebar di 13 wilayah pemantauan. Sama seperti tahun lalu, Jawa Barat dan Banten menjadi daerah tertinggi tingkat intoleransinya.
"Jawa Barat dan Banten tertinggi dalam kasus intoleransi dengan 43 kasus atau 32 persen. Namun, perubahan peringkat terjadi dimana Jawa Timur naik ke posisi kedua menggantikan DKI Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ketiga," jelas wanita yang akrab disapa Yenny Wahid.
Menurut Yenny, ada sejumlah karakteristik tindakan intoleransi beragama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Di antaranya, pembatasan ibadah dan kebebasan berekspresi, ancaman kekerasan dan intimidasi, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Termasuk, pemaksaan dan pembatasan keyakinan, penyerangan fisik dan properti, pembatasan rumah ibadah, serta penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu.(CHR/ANS)
Sumber: Liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar